9. Informasi Mengenai Regulasi Kantor Kemenag Kabupaten Karimun

Sebagai Instansi Vertikal semua regulasi yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun merujuk kepada regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI yang bisa diakses di: http://produk-hukum.kemenag.go.id/ dan semua regulasi yang terkait langsung dengan Kementerian Agama Kabupaten Karimun telah dihimpun dalam satu bundel seperti yang ditampilkan dibawah ini:

Regulasi Yang Tersedia Secara Online:
Regulasi tentang Haji
  1. Keputusan Dirjen Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Tahun 2018
  2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji reguler Tahun 1439H/2018M
  3. PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
  4. Keputusan DIrektur Jenderal Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pembayaran BPIH Khusus
  5. Keputusan Direktur Jenderal Nomor 148 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelunasan BPIH Reguler Tahun 1439H/2018M
  6. PMA Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
  7. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendaftaran Haji Khusus
  8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 140 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Haji Reguler Tahun 1438H/2017M
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 197 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Haji Reguler Tahun 1438H/2017M
  10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M
  11. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 124 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1438 H / 2017 M
  12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438 H/2017 M
  13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1438H/2017M
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Cara Pemilihan, Pengusulan, Dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas BPKH
  15. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor D/233/2016 Tentang Penetapan Hasil Qur'ah Pemondokan Jemaah Haji Wilayah Makkah Tahun 1437H/2016M
  16. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor D/195/2016 Tentang Pemenuhan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1437H/2016M
  17. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
  18. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
  19. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor D/160/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1437H/2016M
  20. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor D/158/2016 Tentang Petujuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1437H/2016M

Regulasi Tentang Bimbingan Masyarakat Islam



)






















Regulasi Tentang Pendidikan Islam


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 


Regulasi Tentang Organisasi dan  Tata Laksana
  1. Perpres No. 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama
  2. PMA No. 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama
  3. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
  4. KMA No. 118 Tahun 2010 tentang Program Percepatan Melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Agama
  5. KMA No. 158 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama
  6. PMA No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
  7. PMA No. 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama
  8. PMA No. 49 Tahun 2014 tentang Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja PNS di Lingkungan Kementerian Agama
  9. PMA No. 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama
  10. KMA No. 172 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama



Regulasi Yang Tersedia Secara Offline:

1. Regulasi di Sub. Bagian Tata Usaha





2. Regulasi di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah


3. Regulasi di Seksi Bimbingan Masyarakat Islam




4. Regulasi di Seksi Pendidikan Islam




5. Regulasi di Penyelenggara Syariah


6. Regulasi di Penyelenggara Buddha

Comments