Dasar Hukum dan Referensi Penyusunan Laporan SPIP Kemenag

Dasar Hukum dan Referensi Penyusunan Laporan SPIP Kemenag

Berikut ini adalah Dasar Hukum dan Referensi dalam Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian ntern Pemerintah (SPIP) Kementerian Agama - Kemenag - baik dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Intruksi Presiden, Keputusan Kemnteri Agama, Peraturan dari BPKP, Menpan RB dan Makalah terkait dengan SPIP

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 381 tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001, tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Bontang, Sorong, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Sarolangun, Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur, Boalemo, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Sengingi, Bireuen, Buol, Morowali, serta Banggai Kepulauan.
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
14. Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor B-5785/SJ/B.IV/OT.00/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Satuan Organisasi/Kerja Kementerian Agama.
15. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Tahun 2015-2019, nomor:  145 tahun 2015, tanggal :  26 Oktober 2015.
16. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Nomor S-354/Satgas PP SPIP/2014  tanggal  30 Desember 2014
17. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Evaluasi SPIP Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013
18. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE) Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013
19. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan Control Self Assessment (CSA) Nomor 24 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013
20. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator BPKP Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013
21. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pembimbingan dan Konsultasi SPIP Nomor PER-148/K/2012 tanggal 22 Februari 2012
22. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Nomor PER-1633/K/JF/2011 tanggal 27 Desember 2011
23. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyeelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor PER-687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012
24. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah Nomor PER-688/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012
25. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah Nomor PER-689/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012
26. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor PER-690/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012
27. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Monitoring Perbaikan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2011 Nomor PER-852/K/2011 tanggal 18 Juli 2011
28. Peraturan Kepala BPKP Tentang Petunjuk Teknis Pemetaan dan Perbaikan Sistem Pengendalian Intern Insstansi Pemerintah Tahun Anggaran 2011 Nomor PER-853/K/2011 tanggal 18 Juli 2011
29. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pemetaan Terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Instansi Pemerintah Nomor PER-500/K/2010 tanggal 13 Juli 2010
30. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP (26 Buku) PER-1326/K/2009 tanggal 7 Desember 2009. Rincian atas 26 (dua puluh enam) pedoman teknis penyelenggaraan SPIP diatas yaitu:

• Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Penegakan Integritas Dan Nilai Etika
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Komitmen Terhadap Kompetensi
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Kepemimpinan yang Kondusif
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Kebutuhan
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Yang Efektif
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Identifikasi Risiko
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Analisis Risiko
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pembinaan Sumber Daya Manusia
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pengendalian Fisik atas Aset
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Penetapan dan Reviu Atas Indikator Dan Ukuran Kinerja
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pemisahan Fungsi
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pembatasan Akses Atas Sumber Daya Dan Pencatatannya
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern Serta Transaksi dan Kejadian yang Penting
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Informasi
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pemantau Berkelanjutan
• Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Evaluasi Terpisah

1. Makalah Penerapan Reformasi Birokrasi Di Kementerian Agama oleh Sekretaris Jenderal Bahrul Hayat, Ph.D. 
2. Makalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Di Lingkungan Kementerian Agama) oleh KUSOY (Auditor Madya pada Itjen) Pada Orientasi SPIP DITJEN PENDIS 11 Oktober 2013 di Hotel Grand Inna Bali Beach Sanur
3. Makalah Kebijakan Reformasi Birokrasi Di Kementerian Agama Oleh Kabag TU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri, H. Subadi, S.Ag.
4. Makalah serta Modul Lainnya terkait SPIP dari Menpan RB, BPKP, Kemenag dan lainnya.

Demikianlah Dasar Hukum dan Referensi dalam Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian ntern Pemerintah (SPIP) Kementerian Agama - Kemenag - baik dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Intruksi Presiden, Keputusan Kemnteri Agama, Peraturan dari BPKP, Menpan RB dan Makalah terkait dengan SPIP. semoga bermanfaat.